Wartawan Ijen Post Ditahan Penegakan Hukum Di Bondowoso Amburadul

SURABAYA - Miris dan muak melihat penegakkan hukum di Bondowoso yang arogan dan sewenang-wenang. Penahanan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Bondowoso pada tanggal 1 Februari 2016 terhadap Suwarno wartawan Media Ijen Post merupakan tindakan arogan yang menunjukan adanya indikator kongkalikong dalam penanganan kasus tersebut, masa wartawan yang memberitakan dugaan kasus korupsi salah satu kontraktor dalam melaksanakan pembangunan Tamansari dari narasumber yang jelas "Banggar DPRD Kabupaten Bondowoso di meja hijaukan ?, apa aparat di bondowoso memang sengaja membiarkan dugaan kasus korupsi yang sudah merajalela dipemerintahan kabupaten bondowoso ? lalu apa tugas kalian di bondowoso ? kalian digaji untuk melindungi dan mengayomi masyarakat ? harusnya masyarakat seperti Suwarno kalian beri penghargaan karena memberikan informasi adanya dugaan korupsi diwilayah kerja kalian ? persoalan informasi itu benar atau tidak itu kan baru dugaan dan sah-sah saja dalam hukum dinegeri ini, tinggal bagaimana polisi dan jaksa menindaklanjuti aroma korupsi pada pembangunan Tamansari itu. Tandas Achmadi MS Ketua Umum LPKAN-RI secara tegas dikantornya.

Kalau masalah ini dibiarkan akan menjadi preseden buruk bagi bangsa ini dalam upayanya melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, untuk itu saya akan layangkan surat kepada Bapak Kapolri dan Bapak Kajagung yang tembusannya akan saya sampaikan juga ke Bapak Jokowi untuk diketahui, agar kedua petinggi institusi penegak hukum itu segera melakukan evaluasi dan menindak tegas jajarannya di bondowoso. Apapun masalahnya bahwa hukum dinegeri ini wajib mendahulukan penuntasan setiap kasus korupsi, bukan mendahulukan kasus yang notabene tidak merugikan negara sama sekali. Harusnya penegak hukum di bondowoso tidak akal-akalan menjerat pemberi informasi dengan UU ITE dan KUHP, sementara yang lebih urgen dan merugikan negara malah dibiarkan melenggang bebas, Jelas Achmadi tegas.

Tindakan Suwarno dalam memberikan informasi kepada publik baik langsung maupun melalui media juga dilindungi oleh Undang - Undang  RI  Nomor : 28  Tahun 1999 tentang Penyelenggara  Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 jo Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 68 Tahun 1999 tentang  Tata Cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggara Negara jo Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jelas Achmadi.

Dalam releasenya Achmadi menghimbau kepada masyarakat Bondowoso untuk bersatu dan terus maju dalam melakukan perlawanan terhadap koruptor, sekalipun jaringan mafia korup mereka kuat, ayo kita lawan terus sampai titik darah penghabisan, dukung Saudara kita Suwarno untuk tetap tegar, dan jangan sia-siakan perjuangan dan pengorbanannya, satukan barisan dari segala elemen untuk bersama-sama melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Tandas Achmadi mengakhiri pernyataannya.(ktm)